Sultan: Pemilu Bukan Perang Bharatayuda

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berpesan kepada masyarakat Yogyakarta untuk mengedepankan semangat persaudaraan dan persatuan di seluruh tahapan Pemilu, termasuk kampanye. Menurutnya, Pemilu bukanlah perang Bharatayuda, melainkan jembatan emas menuju kehidupan sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. 

Sultan juga berpesan kepada simpatisan kedua pasangan Capres-Cawapres agar tidak melakukan ‘Black Campaign’ yang menyinggung isu SARA dan primordialisme. Selain itu mengajak masyarakat untuk menggunakan suaranya dalam pemungutan suara 9 Juli mendatang.

“Jangan golput dan selamat memilih dengan bebas dan cerdas,” katanya Deklarasi Kampanye Pemilu Damai dan Berintegritas. Kegiatan digelar di Hotel Santika Premiere Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Kamis (12/06/2014). 

Sementara itu Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan SIP MA mengatakan, kampanye merupakan tahapan penting bagi peserta Pemilu untuk memberikan pendidikan politik, sekaligus meyakinkan kepada konstituen tentang visi misi yang akan dijalankan. Agar kampanye terhindar dari fitnah dan salah paham, seluruh tim kampanye dan pendukungnya harus memperhatikan etika berkampanye dan bertanggungjawab menciptakan suasana kondusif.

Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib mengatakan, kampanye merupakan tahapan paling krusial dalam Pemilu. Apalagi Pilpres tahun ini hanya diikuti 2 pasang capres-cawapres, sehingga persaingannya akan melibatkan seluruh jejaring di daerah. “Tahapan kampanye sangat berpotensi menimbulkan konflik kekerasan di level masyarakat,” katanya.

Maka dari itu, persoalan ini bukan saja tangungjawab penyelenggara Pemilu, melainkan seluruh pemangku kebijakan di pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri.

Danrem menegaskan, sesuai undang-undang, posisi TNI dalam pilpres netral. Hal itu sudah disampaikan Panglima TNI, KASAD dan dijalankan hingga tingkat terbawah. “Tidak ada kata lain, sikap TNI netral,” katanya. 

Danrem meminta masyarakat untuk melaporkan, jika ada anggotanya yang terlibat politik praktis. “Kami membuka pintu 24 jam jika ada masyarakat yang dirugikan. Tentunya laporan diberikan dengan jelas, di mana kejadiannya dan pangkatnya apa, biar kita bisa lakukan pengusutan,” katanya.

Sikap netral juga disampaikan Kapolda DIY. Menurut Haka Astana, netralitas Polri diwujudkan dengan tidak melibatkan diri dalam politik praktis, tidak menggunakan hak untuk dipilih atau memilih.

Dikatakan, dalam kampanye Pilpres Polri dan instansi terkait berkomitmen untuk memberikan pengamanan yang optimal. Menurutnya, pola pengamanan yang akan diberikan sangat dipengaruhi figur capres-cawapre, para pendukungnya, media, lembaga survei dan netralitas penyelenggara Pemilu. Ganggunan keamanan yang masih akan terjadi, diprediksi masih seputar bentrok massa, perusakan posko relawan, intimidasi atau unjukrasa ke KPU. Untuk meminimalisir munculnya gannguan itu, Polda DIY mengajak seluruh instansi, baik TNI, KPU, Bawaslu dan simpatisan untuk menciptakan kampanye Pemilu yang damai dan berintegritas.

“Kita samakan persepsi dan satukan langkah untuk menciptakan suasana kondusif selama Pemilu ini,” katanya. 

via krjogja