Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi menyatakan, Pergub saat ini dalam proses penyusunan. Aturan itu bisa ditetapkan sesudah adanya revisi Permenhub maupun sebelum revisi. Pemda DIY masih membahas lebih lanjut terkait penerbitan aturan.
“Kami dengan Polda dengan Lemendagri sudah koordinasi, saya sudah sampaikan [Gubernur] sepanjang tanggal 1 [April 2017], nanti menunggu permenhubnya keluar atau sebelumnya [penerbitan Pergub]. Intinya harus ada asas keadilan,” kata dia, Rabu (22/3/2017).
Dalam Pergub tersebut, lanjutnya, direncanakan ada 11 poin yang akan diterbitkan. Mulai dari kuota, plat nomor, tarif, badan hukum untuk angkutan online.
“Harus ada badan hukum yang mengelola itu, kendaraan harus STNK perusahaan, SIM A umum untuk sopir, itu harus diatur itu asas keadilan. Intinya online sangat boleh, tetapi penyelenggara transportasi umum harus diatur,” tegasnya.
Wisata Jogja : Tempat-tempat Menarik Sebagai Bukti Sudah Mengunjungi Jogja
Selengkapnya baca > HarianJogja | foto dream.co.id
