Wacana Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan aturan mengenai transportasi wisata di Kota Yogyakarta terutama di kawasan Keraton dan Malioboro mendapatkan dukungan dari pelaku wisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mendukung wacana yang rencananya akan segera direalisasikan oleh Pemkot Yogyakarta pada tahun ini tersebut.
“Kami sudah diajak berkomunikasi oleh Pemkot mengenai hal tersebut. PHRI mendukung wacana tersebut,” kata Sekretaris PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono kepada wartawan, Rabu (16/4).
Terkait dengan aturan tersebut, PHRI memandang akan menyelamatkan obyek-obyek wisata yang ada seperti Malioboro dan Komplek Keraton Yogyakarta. Selain juga membuat kawasan wisata tersebut akan semakin nyaman dan tetap menjadi ikon unggulan dari Kota Yogyakarta.
Sementara itu, terkait dengan tidak diperbolehkanya kawasan Malioboro dan Keraton dilalui oleh bus-bus besar yang pastinya akan berimbas bus tidak bisa membawa tamu ke hotel-hotel dikawasan tersebut. Menurut Deddy sudah ada solusi yang akan dilaksanakan terkait dengan hal itu.
“PHRI telah menyampaikan, yang penting ada solusi dari wacana tersebut. Selama ada kebijakan dan solusi kita akan menerima,” tambah Deddy.
Deddy menjelaskan bahwa nantinya akan ada shuttle bus yang akan menjemput tamu dari parkiran atau tempat drop off bus ke hotel, begitu pula sebaliknya. Dimana shuttle bus tersebut akan dikelola oleh pihak hotel yang bersangkutan.
Terpisah, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyebutkan bahwa pemkot sudah mewacanakan untuk melaksanakan aturan transportasi wisata. Dimana nantinya akan ada pembatasan bus-bus besar untuk tidak melewati kawasan-kawasan tertentu seperti Malioboro dan Keraton.
Rencana tersebut akan diikuti dengan pembangunan empat titik parkir yang digunakan untuk drop off penumpang. Empat titik tersebut berada di taman parkir Abu Bakar Ali, Senopati, Ngabean dan di XT Square.
“Nantinya akan ada feeder yang akan membawa pengunjung dari titik drop off ke tempat-tempat yang ada di kawasan Malioboro dan Keraton. Sehingga kepadatan bisa berkurang, karena bus-bus besar tak perlu berputar-putar di tengah kota,” kata Haryadi.
Terkait dengan angkutan feeder tersebut, saat ini masih dalam tahap kajian. Termasuk mengenai bentuk dan juga kapasitas yang bisa diangkut. Dimana untuk pengelolaan, menurut Haryadi hal tersebut akan ditawarkan ke pihak swasta. Namun jika tidak ada yang bersedia maka pemerintah yang akan melaksanakannya.
“Harapannya feeder tersebut dalam tahap uji coba akan bisa menampung kapsitas 200-300 orang tiap harinya. Mengenai bentuk nanti akan kita kaji dan konsultasikan,” kata Haryadi.
via tribunnews
