Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menilai tingkat kecurangan yang terjadi di sekolah-sekolah pelaksana UN secara nasional melalui indeks integritas UN SMA. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat tertinggi dari 34 provinsi. Artinya, DIY sebagai wilayah dengan tingkat kecurangan terendah.
“Ada beberapa provinsi yang kecurangannya di bawah 20 persen. Yang paling rendah tingkat kecurangannya yakni DIY selanjutnya Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo dan NTT,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jaksel, Jumat (15/5/2015).
Angka ini didapatkan dari penilaian keseragaman nilai, dan kecurangan antara siswa yang terjadi di sekolah selama UN SMA 2015 berlangsung. Hasilnya, 7 provinsi yang disebutkan Menteri Anies tersebut menjadi teratas dengan persentase nilai indeks integritas di bawah 21 persen.
Di Yogyakarta hanya ada 1 sekolah yang terindikasi melakukan kecurangan. Sedangkan angka indeks integritas Bangka Belitung hanya 4,5 persen yang terindikasi kecurangan dan NTT yang menduduki posisi 7 teratas indeks integritas, indikasi ada kecurangan sebesar 20,4 persen.
Wisata Jogja : Tempat-tempat Menarik Sebagai Bukti Sudah Mengunjungi Jogja
Anies hanya menyampaikan 7 provinsi yang indeks integrasinya tertinggi. Padahal berdasarkan tabel yang perlihatkan, sekitar 15 provinsi yang indeks integritasnya di bawah 50 persen. Yang terendah, ada provinsi dengan indeks integritas mencapai 84,9 persen yang terindikasi adanya kecurangan saat pelaksanaan UN.
Ke mana saja? : Panduan 2-3 Hari Berkunjung dan Menjelajahi Yogyakarta
“Kami akan kirim data pada gubernur dan kami umumkan seluruhnya. Kita tidak akan lebih dahulu sebelum mengirim surat agar ada perbaikan menyeluruh,” sambungnya.
Ia mengatakan bahwa provinsi yang indeks integritas UN SMA-nya tinggi tak selamanya meraih nilai UN yang tinggi. Ia mencontohkan NTT yang angka UN-nya tidak terlalu tinggi tapi integritasnya termasuk yang paling jujur
Mantan rektor Universitas Paramadina ini juga mengatakan bahwa tidak mungkin ada provinsi yang tidak ada indikasi kecurangannya sama sekali. Namun, dibukanya indeks integritas ini diharapkan dapat memperbaiki mutu kejujuran sekolah, siswa, orang tua dan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan UN.
“Kita ingin daerah mempelajari dan memperbaiki. Kalau dilihat DIY ini bukan soal siswa saja tapi memang ekosistem pendidikan di sana yang baik. Ini soal culture daerah yang dibangun,” terangnya.
“Indeks integritas ini jadi tonggak revolusi mental. Agar berikutnya tidak usah membagikan jawaban, tidak usah mencontek. Itu yang bisa dilakukan,” pungkasnya.
via detikcom
