JOGJA –Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan tanggapan mengenai konflik yang melibatkan komunitas Madura dan Papua di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda DIY, serta perwakilan dari komunitas Madura pada Rabu (12/2/2025), disepakati dua langkah konkret untuk mencegah terjadinya ketegangan lebih lanjut.
Pertemuan ini dipicu oleh keresahan yang disampaikan oleh Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) melalui surat yang beredar di media sosial dan grup percakapan daring, terkait tindakan sejumlah oknum yang diduga melakukan aksi kriminal terhadap warung-warung Madura yang dikelola oleh anggota KMY.
Sultan menjelaskan bahwa sebelum pertemuan ini, kedua belah pihak telah menjalani serangkaian mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Semua pihak yang terlibat telah bertemu dan sepakat dengan hasil yang dicapai.
“Kesimpulan dari berbagai rapat yang telah dilakukan hanya ada dua. Pertama, warung-warung Madura diwajibkan untuk mencantumkan tulisan ‘Bayar Tunai’ agar memiliki posisi hukum yang jelas. Kedua, jika terjadi pemaksaan atau tindakan kriminal, maka proses hukum harus ditegakkan secara konsisten,” ungkap Sultan.
Sultan menekankan bahwa keputusan ini bertujuan untuk meredakan kesalahpahaman dan menjaga ketertiban di Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa berbagai jalur komunikasi dan koordinasi telah dilakukan, termasuk dengan komunitas Madura dan Forkopimda, sehingga keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang.
“Apabila terjadi pemaksaan, kami meminta agar proses hukum dilaksanakan secara konsisten,” tambahnya.
Selengkapnya di harianjogja
View this post on Instagram
Sri Sultan Tidak Ikut Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang. Ini Alasannya
Baca Juga
Antara Aku dan Yogyakarta: Mulai dari Kisah Cinta Hingga Cara Hidup yang Manusiawi
7 Wisata Tersembunyi di Yogyakarta yang Layak Dijadikan Tujuan Liburanmu Berikutnya
8 Kuliner Ekstrem yang Sayang Dilewatkan Saat Kamu Bertandang ke Yogyakarta