Komisi XI DPR RI akan menjadikan DIY sebagai percontohan pengendalian inflasi bagi daerah lain di Indonesia.
Baca Juga : Inilah Kota Dengan Harga Rumah Termurah
Pengendalian inflasi DIY dianggap sukses hingga menyabet predikat terbaik nasional.
“Sistem pengendaliannya akan kami jadikan percontohan dan disebarkan ke wilayah lain,” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis usai menggelar pertemuan dengan Sekda DIY Ichsanuri beserta instansi daerah lainnya di bidang keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan, Senin (14/7) di Kepatihan.
Wisata Jogja : Tempat-tempat Menarik Sebagai Bukti Sudah Mengunjungi Jogja
Keberhasilan pengendalian inflasi itu tercermin dari laporan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) jelang Ramadan lalu. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tri Mulyono mengatakan, perkembangan inflasi DIY bulan Mei 2014 lebih rendah dibanding angka nasional.
Ke mana saja? : Panduan 2-3 Hari Berkunjung dan Menjelajahi Yogyakarta
Nilai inflasi DIY hanya 0,05 persen, sementara angka nasional 0,16 persen. Diprediksi, nilai inflasi pada Juli 2014 akan lebih rendah dibanding periode sebelumnya di tahun 2013.
Saat itu, inflasi mencapai 2,58 persen karena terkerek kenaikan harga BBM.
Selain itu, Harry Azhar menilai kondisi DIY sangat unik. Jika ditilik dari pengendalian inflasinya terbaik nasional. Tapi, ketimpangan pendapatan antara orang kaya dengan miskin sangat lebar.
Dibandingkan standar nasional, rasio ketimpangannya lebih buruk. Di sisi lain, Harry juga terheran, dengan rasio ketimpangan ekonomi yang lebar, tapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tinggi, nomor dua setelah Riau.
“Yogya itu unik. Orang miskin di Yogya, tidak miskin amat dibandingkan daerah lain,” ucap politikus Golkar itu.
Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Bambang Krismanto membenarkan IPM DIY tinggi.
Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM yang terendah ada di Gunungkidul kemudian Kulonprogo.
Satu diantara faktor penentu IPM, yakni rerata lama sekolah menunjukkan data yang menarik.
“Ternyata rerata lama sekolah penduduk asli Yogya lebih rendah dibandingkan warga migrant (pendatang). Sementara 4,3 persen penduduk DIY atau sekitar 150 ribu orang merupakan migrant,” papar Bambang di hadapan Komisi XI DPR RI.
via tribunnews
