Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY yang sempat kosong selama empat bulan terakhir akhirnya terisi.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Budi Antono untuk mengisi jabatan itu di Bangsal Kepatihan, Rabu (8/1/2014).
Selain Budi Antono, Gubernur juga melakukan mutasi terhadap enam pejabat lainnya untuk menduduki jabatan eselon II di Pemda DIY.
Mereka ialah Sigit Sapto Rahardjo yang melepaskan jabatan Assekda Administrasi Umum Setda DIY menjadi Kepala Disnakertrans DIY, Didik Purwadi yang diangkat menjadi Assekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Raden Sutarto menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.
Kemudian Sri Haryanto sebagai Kepala Badan Ketahan Pangan DIY, Tri Mulyono menjadi Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY serta Jarot Budi Harjo yang naik pangkat dari Kabid Kesra Bappeda DIY menjadi Kepala Biro Organisasi DIY.
“Jabatan yang diduduki ini ibarat kursi panas, dimana sejumlah persoalan yang belum terselesaikan menjadi tantangan di 2014,” ucap Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya.
Khusus di bidang perhubungan, Gubernur memberikan tugas khusus bagi Budi Antono yang kini bertugas menggantikan Tjipto Hariwibowo. HB X menegaskan, Dishubkominfo perlu mengatasi masalah kemacetan Yogyakarta yang semakin parah.
Solusi teknis berupa pelebaran jalan, pembangunan underpass maupun fly over hanya akan menjadi magnet bagi masyarakat untuk membeli kendaraan baru yang memperparah kemacetan. Sebab, 85 persen masyarakat Yogyakarta masih bergantung pada kendaraan pribadi.
“Akar masalah kemacetan adalah dominasi kendaraan bermotor. Itu dikarenakan minimnya armada angkutan massal, buruknya pelayanan angkutan umum serta diabaikannya moda transportasi nonmotor,” tegas HB X.
Selain mengatasi kemacetan, perbaikan system transportasi dan perhubungan di DIY juga harus diperbaiki untuk menciptakan situasi kondusif menjelang pembangunan megaproyek bandara internasional di Kulonprogo.
Sebab, beroperasinya bandara baru akan berdampak ganda di sector jasa, perdagangan, industry dan investasi. Begitu juga dengan kehadiran pabrik baja milik PT Jogja Magasa Iron (JMI) yang dinilai akan menjadi big push tumbuhnya industry pendukung di kawasan hinterland.
“Jika keduanya (bandara dan pabrik baja) sudah beroperasi, beban lalu lintas kota akan melebihi carrying capacity. Tantangan juga semakin kompleks. Karena itu system transportasi terpadu yang sustainable jadi isu sentral yang harus ditanggapi serius,” paparnya.
via tribunnews.com
