Jogja – Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana menyampaikan Golput merupakan problematika demokrasi sehingga tidak bisa dipungkiri akan ada warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Untuk menekan angka Golput diharapkan KPU sudah memberikan imbauan kepada seluruh WNI untik menggunakan hal pilihnya dalam momentum politik yang sangat penting ini.
“WNI jangan Golput karena suara rakyat sangat penting untuk mendorong adanya perubahan terhadap nasib bangsa kita kedepan,” katnya.
Terkait praktik politik uang yang acapkali mewarnai Pemilu, menurutnya hal itu membuat demokrasi menjadi tidak sehat karena uang yang berbicara dalam meraih dan memperoleh dukungan. Maka dibutuhkan peran pihak terkait untuk tidak henti-hentinya dan mengoptimalkan sosialisasi yang meminta masyarakat menolak dengan tegas ‘ money politics ‘ tersebut. Salah satu caranyanya dengan menimbulkan efek jera bagi parpol maupun caleg dengan meminta masyarakat mendokumentasikan apabila terjadi serangan fajar atau praktik kecurangan yang lain.
“Masyarakat diminta mendokumentasikan jika ada sesuatu yang tidak sehat ataupun politik uang melalui video atau foto yang dapat diunggah ke jejaring sosial dan disebarkan serta dilaporkan kepada pengawas Pemilu. Upaya ini efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga akan berpikir ulang apabila dia melakukan kecurangan nantinya,” tutur Ari.
Melihat karakteristik masyarkat DIY sendiri yang tidak dapat dipungkiri banyak warga pendatang, Ari menegaskan hak pilih yang merupakan hak konstitusi WNI yang difasilitasi KPU maka warga pendatang juga diberikan kesempatan dan ruang khusus untuk mereka menyalurkan hak pilihnya juga. Hal tersebut juga guna menekan angka Golput, selain itu diharapkan parpol maupun caleg memberikan harapan yang jelas supaya masyarakat mempunyai ekspetasi yang baik.
via krjogja
